Rakornas BAZNAS RI Jadi Momentum Penguatan Pengelolaan Zakat yang Profesional dan Akuntabel

JAKARTA — Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Provinsi Papua, Mahfud Rohman N., S.Pd.I., mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS Republik Indonesia yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada 13–16 Oktober 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Mahfud Rohman N., S.Pd.I. hadir bersama Ketua BAZNAS Provinsi Papua, H. Achmad Jaenuri, Lc., M.H., serta jajaran Wakil Ketua lainnya, yakni Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan, H. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Pd., Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ismail Maswatu, S.E., S.H., M.H., dan Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, IT dan Publikasi, Dr. H. Toni V. M. Wanggai, S.Ag., M.A.

Keikutsertaan jajaran pimpinan BAZNAS Provinsi Papua dalam Rakornas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta menyelaraskan langkah dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Usai mengikuti kegiatan tersebut, Mahfud menyampaikan bahwa Rakornas BAZNAS RI memberikan banyak pengalaman, wawasan, dan pengetahuan penting yang dapat menjadi bekal bagi BAZNAS Provinsi Papua dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan secara optimal, efektif, dan tepat sasaran.

Menurutnya, Rakornas bukan sekadar forum koordinasi antarlembaga, melainkan ruang strategis untuk memperkuat sinergi, bertukar gagasan, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah-langkah inovatif dalam menghadapi tantangan pengelolaan zakat yang semakin dinamis.

“Banyak hal menarik dan sangat penting yang kami peroleh selama mengikuti Rakornas ini. Berbagai materi, pengalaman, dan gagasan yang disampaikan menjadi referensi berharga bagi kami di daerah untuk terus meningkatkan optimalisasi penghimpunan zakat, sekaligus memastikan pendistribusian dan pendayagunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Mahfud.

Ia menjelaskan bahwa optimalisasi penghimpunan zakat memerlukan strategi yang adaptif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Penguatan literasi zakat, perluasan jejaring kemitraan, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kepercayaan masyarakat merupakan aspek penting yang perlu terus dikembangkan, termasuk di Provinsi Papua.

Di sisi lain, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari ketepatan penyaluran, efektivitas program pemberdayaan, serta dampak nyata yang dirasakan para mustahik. Karena itu, pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu diarahkan tidak hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga untuk mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan umat.

Penguatan Manajemen Keuangan dan Akuntabilitas Publik

Sebagai Wakil Ketua III yang membidangi Keuangan dan Pelaporan, Mahfud turut menyoroti pentingnya penguatan manajemen keuangan dan peningkatan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana ZIS.

Menurutnya, dana zakat yang diamanahkan masyarakat harus dikelola dengan prinsip transparansi, profesionalitas, kehati-hatian, dan tanggung jawab. Kepercayaan masyarakat, khususnya para muzaki, perlu dijaga melalui tata kelola kelembagaan yang baik, pencatatan keuangan yang tertib, pelaporan yang akurat, serta pengawasan berkelanjutan.

“Akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap BAZNAS. Setiap dana yang diamanahkan oleh masyarakat harus dikelola secara profesional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara publik,” tegasnya.

Ia berharap, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama Rakornas dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perbaikan berkelanjutan bagi sistem kerja dan tata kelola BAZNAS Provinsi Papua.

Mahfud juga menekankan bahwa peningkatan kualitas manajemen keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas program. Dengan demikian, dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola dapat memberikan manfaat secara optimal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Membawa Semangat Rakornas untuk Kemajuan BAZNAS Papua

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan bahwa hasil Rakornas perlu ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret di tingkat daerah. Berbagai gagasan dan rekomendasi yang relevan perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta potensi zakat di Provinsi Papua.

Menurutnya, tantangan pengelolaan zakat di Papua membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penghimpunan zakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzaki, serta memperkuat program pendistribusian dan pendayagunaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kami, apa yang diperoleh dari Rakornas ini tidak berhenti sebagai pengetahuan dan pengalaman selama kegiatan berlangsung, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dalam program dan kebijakan BAZNAS Provinsi Papua. Kami ingin terus berbenah, meningkatkan profesionalitas, memperkuat akuntabilitas, dan menghadirkan pengelolaan zakat yang semakin berdampak bagi masyarakat,” tuturnya.

Ia juga berharap Rakornas BAZNAS RI semakin memperkuat kesamaan visi dan komitmen seluruh jajaran BAZNAS di Indonesia dalam mengembangkan tata kelola zakat yang profesional, amanah, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bahwa pengelolaan zakat bukan sekadar aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, melainkan bagian dari upaya strategis membangun kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Dengan membawa semangat serta pembelajaran dari Rakornas BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi Papua diharapkan semakin mampu meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan memperluas kontribusi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.